5 Maret 2013

LBH Bandar Lampung Tolak RUU Ormas

Metrotvnews.com, Bandar Lampung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mengajak semua pihak yang peduli pada demokrasi dan penegakan sistem hukum di Indonesia untuk menolak pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas).

Menurut Kepala Operasional LBH Bandar Lampung Heri Hidayat SH, di Bandarlampung, Senin (4/3), RUU Ormas yang dalam rancangannya mengatur sanksi pembekuan hingga pembubaran organisasi itu merupakan satu tanda kemunduran demokrasi serta bagian dari serangkaian pembungkaman kebebasan berekspresi dan berserikat yang dilakukan pemerintah saat ini. Karena itu, kata dia, LBH Bandar Lampung mendesak agar mencabut RUU Ormas tersebut.

"Jika negara hendak mengatur organisasi masyarakat, aturlah dalam kerangka hukum yang benar," ujar dia lagi.

Heri yang mendampingi Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi mengingatkan bahwa mayoritas negara-negara dengan sistem hukum Civil Law mengenal dua bentuk badan hukum, yaitu Yayasan (Foundation/Stichting) dan Perkumpulan (Association/Vereneging).

Dia menyebutkan pula,
LSM (lembaga swadaya masyarakat), Ornop (Organisasi Nonpemerintah), OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), dan lain-lain adalah suatu istilah praktik.

Padahal terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan atau Perkumpulan tersebut, ujar dia pula.

LBH Bandarlampung menganjurkan, sebaiknya organisasi masyarakat diatur melalui Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Perkumpulan.

"RUU Perkumpulan yang lebih punya dasar kerangka hukum yang benar dan lebih positif dalam pengembangan relasi antarsektor baik negara, swasta dan masyarakat sipil," kata Heri pula.

LBH Bandarlampung, menurut dia, berpendapat sejak dulu hingga kini, UU Ormas dibentuk hanya sebagai alat kontrol dan represi bagi kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia.

Ia mencontohkan, UU Ormas Tahun 1985 dibuat sebagai perwujudan doktrin wadah tunggal milik Orde Baru yang berusaha menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing (kesamaan; kegiatan, profesi, fungsi, atau agama) ke dalam satu format organisasi agar mudah terkontrol.

Begitu pula keharusan pendaftaran organisasi ke pemerintah baik itu organisasi yang berbadan hukum atau pun yang tidak berbadan hukum tentu akan membatasi peran dan fungsi kontrol yang dilakukan organisasi nonpemerintahan (Ornop/NGO) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ujar dia.

Alasan penertiban marak organisasi kemasyarakatan yang liar seperti yang diutarakan pemerintah, kata Heri, tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam International Covenan of Civil Politic Right (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

Kebijakan regulasi ormas ini, ujar dia, justru dapat membunuh perkumpulan-perkumpulan tradisional.

Padahal kondisi multikultur bangsa Indonesia banyak melahirkan perkumpulan-perkumpulan baik yang berlatar kesukuan, kekerabatan maupun kekeluargaan yang dibentuk tidak sebagaimana organisasi modern lainnya.

Dia menyebutkan, anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) saja tidak ada, apalagi akta notaris, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan sebagainya seperti yang disyaratkan dalam RUU Ormas tentang pendaftaran.

"Perlu dipahami bahwa ormas bukanlah badan hukum, karena bentuk ormas tidak dikenal dalam kerangka hukum yang benar," ujar Heri lagi.

LBH Bandarlampung juga menilai adanya kekeliruan publik bahwa RUU tersebut merupakan solusi atas kekerasan dan kerusuhan massa yang justru harus diluruskan.

RUU Ormas sama sekali bukanlah peraturan yang menjadi solusi atas maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas, kata dia.

Kekerasan-kekerasan yang ada sangat jauh hubungannya dengan RUU Ormas, justru kerangka hukum atas tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama (penyertaan) telah termuat dalam KUHP, tinggal persoalannya bagaimana penegak hukum mengaplikasikannya, demikian Kepala Operasional LBH Bandarlampung itu pula.

Kritik atas potensi memberangus kebebasan berserikat dan berkumpul serta dampaknya yang mengancam iklim demokrasi atas keberadaan RUU Ormas itu, disampaikan pula pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila), Dr Wahyu Sasongko SH MH.

Menurut Wahyu, semua pihak yang peduli pada demokrasi dan kebebasan berserikat dan berkumpul di negeri ini harus peduli dan tidak membiarkan RUU Ormas itu diberlakukan.

"Jangan terlena, semua pihak yang prodemokrasi harus menyikapinya secara kritis," ujar Wahyu pula.