6 Januari 2013

Hentikan Pengerukan Pelabuhan Panjang





BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Heri Hidayat, menilai aktifitas pengerukan dan pembuangan limbah yang dilakukan PT Pelindo II, di kolam Pelabuhan Panjang, harus dihentikan. Penghentian itu, kata Heri, sambil menunggu kepastian apa penyebab rusaknya ekosistem perairan Teluk Lampung.

"Sebaiknya pemerintah pun memeriksa kembali perizinan lingkungannya. Apakah sesuai standar kelayakan penerbitan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah dampak lebih parah atas kerusakan ekosistem perairan Teluk Lampun," kata Heri Hidayat, kepada Lampost.co, Sabtu (5-1).

Menurut Heri, dalam penelitian yang dilakukan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, terdapat phytoplankton C polykrikoides yang mengandung toksin paralitik (PSP), neurotoksik (NSP), hemolitik, dan hemagglutinating. Toksin tersebut dapat menyebabkan ikan sulit bernapas dan mati lemas karena kekurangan oksigen. "Ikan yang tercemar plankton tersebut pun berisiko bagi kesehatan bila dikonsumsi," kata Heri.

Terkait hal ini, GM PT Pelindo II Cabang Panjang Doso Agung mengatakan, pengerukan itu bukan limbah,
tapi lumpur dasar laut. "Pengerukan ini dalam rangka memperdalam alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk keselamatan pelayaran. Sudah ada hasil uji laborfatoriumnya dan ada izin dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya telah melalui proses izin dan diskusi mendalam dengan Komisi Lingkungan Pemda yang menghadirkan semua unsur terkait," kata Doso Agung. 

Kemarin, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung beserta Kepolisian Air Polda Lampung mendatangi kapal keruk Halmahera milik PT Pengerukan Indonesia yang sandar di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Inspeksi untuk mengonfirmasi soal dugaan bahwa pembuangan limbah sedimen oleh kapal keruk milik PT Rukindo itu memicu red tide atau ledakan fitoplankton di perairan Ringgung, Pesawaran.

Saat didatangi, kapal keruk ini sedang tidak beroperasi. Kemudian, petugas DKP Provinsi Lampung dan Polair Polda Lampung naik ke kapal keruk itu. Di atas kapal, mereka ditemui Mualim II KK Halmahera, Fahmi, dan pelaksana lapangan PT Rukindo lainnya, Sutrisno. Dalam pertemuan itu, mereka membenarkan pengerukan dilakukan sejak November 2012 lalu. Limbahnya dibuang di kawasan Pulau Tegal, Pesawaran. (L-1)