3 September 2014

Perbedaan Class Action dan Legal Standing

Maaf demi kenyamanan , artikel yang anda tuju kami alihkan ke alamat dibawah ini:

Perbedaan Class Action dan Legal Standing

2 September 2014

Bukti Sumpah Advokat Tidak Lihat Organisasinya

MA menegaskan maksud SK KMA No.052/KMA/HK.01/III/2011yang mewajibkan advokat menunjukan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi tidak memandang organisasi advokat mana berasal. Pernyataan itu menanggapi Pemberitahuan di Pengadilan Agama Depok yang intinya mewajibkan advokat yang hendak berpraktik di sana untuk melampirkan bukti pelantikan dari pengadilan tinggi.
peradi
peradi

“Prinsipnya, kalau advokat sudah pernah disumpah atau dilantik oleh pengadilan tinggi, berarti dia bisa beracara di pengadilan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Senin (10/3). 

Saat ditanya apakah berarti advokat yang disumpah harus dari advokat PERADI, Ridwan menjawab, “Saya tidak mengatakan itu ya, silahkan tanya kepada yang bersangkutan,” katanya. 

Dia mengatakan pernah ada advokat di luar PERADI yang sudah disumpah oleh

Pengantar Advokasi Lingkungan

pencemaran lingkungan
Lingkungan
Pengantar

Seiring perjalanan waktu, kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin mengalami keterpurukan, selama kurang lebih dari tiga dasawarsa, pemerintah telah terbukti tidak mampu melakukan pengamanan terhadap sumber daya alam di Indonesia. Pembangunan yang hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi telah mengakibatkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik modal atas persetujuan pemerintah, terlebih di era globalisasi dengan pemaksaan paradigma pengelolaan lingkungan oleh negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan, yang pada gilirannya semakin membuat kehancuran lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, dan sudah seyogyanya gerakan-gerakan kesadaran yang coba dibangun untuk memulihkan kondisi lingkungan ke arah yang lebih baik adalah satu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang bisa dilakukan oleh

16 November 2013

Camila Vallejo, Mahasiswi Revolusioner dari Chile

camila vallejon
Perempuan dari Amerika Latin ini punya nama Camila Vallejo Dowling. Dia cantik tapi bukan bintang film. Tubuhnya aduhai tapi bukan model. Camila pimpinan pergerakan massa rakyat di Chile.
 
Rambutnya panjang bergelombang. Bola matanya indah kehijauan. Di hidung yang mancung itu bergantung anting. Ya, hidung perempuan kelahiran 28 April 1988 ini ditindik.
 
Tempo hari, sewaktu jalan-jalan di Santiago, Ibukota Chile dipenuhi barisan panjang mahasiswa, buruh, dan unsur massa rakyat lainnya ketika

5 Maret 2013

LBH Bandar Lampung Tolak RUU Ormas

Metrotvnews.com, Bandar Lampung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mengajak semua pihak yang peduli pada demokrasi dan penegakan sistem hukum di Indonesia untuk menolak pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas).

Menurut Kepala Operasional LBH Bandar Lampung Heri Hidayat SH, di Bandarlampung, Senin (4/3), RUU Ormas yang dalam rancangannya mengatur sanksi pembekuan hingga pembubaran organisasi itu merupakan satu tanda kemunduran demokrasi serta bagian dari serangkaian pembungkaman kebebasan berekspresi dan berserikat yang dilakukan pemerintah saat ini. Karena itu, kata dia, LBH Bandar Lampung mendesak agar mencabut RUU Ormas tersebut.

"Jika negara hendak mengatur organisasi masyarakat, aturlah dalam kerangka hukum yang benar," ujar dia lagi.

Heri yang mendampingi Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi mengingatkan bahwa mayoritas negara-negara dengan sistem hukum Civil Law mengenal dua bentuk badan hukum, yaitu Yayasan (Foundation/Stichting) dan Perkumpulan (Association/Vereneging).

Dia menyebutkan pula,

2 Februari 2013

Inpres Nomor 2/2013 Langgengkan Arogansi Daerah

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang Peningkatan Efektivitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri hanya akan melanggengkan arogansi kekuasaan di daerah.

Menurut Kepala Operasional LBH Bandarlampung Heri Hidayat SH, mendampingi Direkturnya, Fauzi Silalahi, di Bandarlampung, Rabu, kewenangan kepala daerah mencegah konflik seperti yang disampaikan Presiden dalam Rakernas bisa memicu arogansi kekuasaan di tingkat lokal.

"Seharusnya pemerintah menelaah secara mendalam apa yang menjadi penyebab terjadi konflik di masyarakat, ini bisa berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial maupun budaya, dan dengan jelas kita lihat ketimpangan-ketimpangan pada pemenuhan dan penjaminan atas hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut," ujar dia.

Akibatnya, kata Heri, banyak terjadi kecemburuan sosial yang muncul dari ketimpangan di beberapa sektor

6 Januari 2013

Hentikan Pengerukan Pelabuhan Panjang





BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Heri Hidayat, menilai aktifitas pengerukan dan pembuangan limbah yang dilakukan PT Pelindo II, di kolam Pelabuhan Panjang, harus dihentikan. Penghentian itu, kata Heri, sambil menunggu kepastian apa penyebab rusaknya ekosistem perairan Teluk Lampung.

"Sebaiknya pemerintah pun memeriksa kembali perizinan lingkungannya. Apakah sesuai standar kelayakan penerbitan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah dampak lebih parah atas kerusakan ekosistem perairan Teluk Lampun," kata Heri Hidayat, kepada Lampost.co, Sabtu (5-1).

Menurut Heri, dalam penelitian yang dilakukan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, terdapat phytoplankton C polykrikoides yang mengandung toksin paralitik (PSP), neurotoksik (NSP), hemolitik, dan hemagglutinating. Toksin tersebut dapat menyebabkan ikan sulit bernapas dan mati lemas karena kekurangan oksigen. "Ikan yang tercemar plankton tersebut pun berisiko bagi kesehatan bila dikonsumsi," kata Heri.

Terkait hal ini, GM PT Pelindo II Cabang Panjang Doso Agung mengatakan, pengerukan itu bukan limbah,